AJI: RPM Konten Multimedia adalah “Sensor 2.0”

Siaran Pers 20 Mei 2010

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak rencana Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Meteri tentang Konten Multimedia. Walaupun muncul halaman event di Facebook yang mengajak orang mengikuti lomba menggambar wajah Nabi Muhammad SAW (Everybody Draw Muhammad Day!), tidak bisa dijadikan alasan untuk mensensor, memblokir, dan memfilter internet. AJI Indonesia menilai, Menkominfo terkesan memanfaatkan situasi ini untuk kembali mengontrol internet.

AJI Indonesia menentang segala bentuk penyalahgunaan ruang kebebasan berekspresi seperti jejaring sosial Facebook untuk menyulut konflik dan menyebarkan kebencian seperti halaman event tersebut. Ruang kebebasan berekspresi harus dimanfaatkan secara positif. Jejaring sosial seperti Facebook semestiya digunakan untuk merekatkan kohesi sosial umat manusia, bukan untuk kegiatan antisosial yang memancing konflik.

Namun AJI Indonesia juga menentang upaya memanfaatkan kasus halaman event di Facebook tersebut untuk mengesahkan regulasi yang antidemokrasi. Alih-alih mengesahkan RPM Konten Multimedia, sebaiknya Menkominfo melakukan langkah-langkah yang proporsional guna menyikapi adanya halaman event di Facebook tersebut. Langkah menyurati pengelola Facebook untuk menghapus halaman event tersebut adalah langkah yang layak didukung.

Namun, dengan menggulirkan wacana pengesahan RPM Konten Multimedia, Menkominfo terkesan “memancing di air keruh” dengan memanfaatkan sentimen umat Islam yang sedang marah terhadap halama

man event Facebook tersebut. Peristiwa tersebut seakan dijadikan legitimasi untuk mengesahkan RPM Konten Multimedia yang tidak demokratis dan telah ditolak banyak orang.

Pemerintah mencoba mengontrol konten internet (Foto: Flickr.com)

Adanya konten yang menyinggung umat Islam bukan berarti memberi legitimasi Menkominfo untuk menyensor seluruh konten internet

Seperti pernah disampaikan AJI sebelumnya, RPM Konten Multimedia mewajibkan ISP melakukan filtering dan bloking konten-konten yang dinilai illegal. Dalam RPM itu, juga rencananya akan dibentuk Tim Konten Multimedia yang de facto akan berfungsi sebagai lembaga sensor. “Adanya konten yang menyinggung umat Islam bukan berarti memberi legitimasi Menkominfo untuk menyensor seluruh konten internet,” kata Nezar Patria, Ketua AJI Indonesia.

RPM Konten Multimedia merupakan ancaman bagi kebebasan pers karena akan menjadi “sensor 2.0”, dimana ISP dapat memfilter, memblokir, dan menghilangkan halaman yang dianggap illegal. RPM tersebut bertentangan dengan pasal 28 F UUD 1945 dan pasal 4 ayat (2) UU Pers.

Jika RPM Konten Multimedia disahkan, itu sama artinya dengan “membunuh tikus dengan meriam”. “Jangan sampai gara-gara satu halaman event di Facebook, lalu banyak halaman internet yang difilter dan diblokir,” kata Margiyono, koordinator Advokasi AJI Indonesia.

Informasi lebih lanjut:
1. Nezar Patria, Ketua AJI ndonesia (0811829135)
2. Margiyono, Koordinator Advokasi AJI Indonesia (08161370180)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s